dengan latar belakang, pengalamannya saat menjadi Wakil Ketua DPRK Aceh Singkil pada periode 2004-2009 lalu, tentunya, memberikan nilai tambah tersendiri bagi Pianti Mala memimpin anggota dewan di DPRK Subulussalam selama lima tahun ke depan. Sebagai ketua DPRK, ia bertekad memperjuangkan hak-hak perempuan serta meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam membangun masyarakat Kota Subulussalam. Saat menjadi anggota DPRD Aceh Singkil pada 2004 lalu, usia putri pasangan H Gondo Pinem dengan Hj Nambun Tinambunan ini masih terbilang sangat muda, 23 tahun. Namun, Pianti yang lahir pada 10 Mei 1981 itu, tampil percaya diri saat didaulat memimpin sidang paripurna. Meski sekarang sudah menjadi Ketua DPRK Subulussalam, namun ia tampak tetap berpenampilan sederhana layaknya kaum perempuan lainnya yang ada di Subulussalam.
Menurutnya, sudah saatnya kaum perempuan bisa lebih meningkatkan partisipasi dan sumbangsihnya dalam mengisi pembangunan di Kota Subulussalam. Ia mengaku telah mempersiapkan beberapa kegiatan pelatihan bagi kaum perempuan sebagai bekal, untuk bisa berpartisipasi dalam memajukan Subulussalam yang diberi nama Perempuan Mandiri Subulussalam (Perisai). “Perubahan paradigma bahwa kaum perempuan itu lemah harus dibuktikan dengan kinerja dan kontribusi mereka dalam mengisi pembangunan,” katanya. Selain itu, Pianti juga berencana akan merangkul Mahkamah Syar’iyah penyuluhan hukum terkait hak-hak kaum perempuan. Dia mengaku cukup banyak kaum perempuan di Subulussalam yang menjadi korban dalam rumah tangga namun tidak mendapat kepastian hukum. “Hal lain yang juga menjadi agenda penting kita adalah menghidupkan perekonomian rakyat dan mengembangkan sektor perkebunan dan pertanian,” ujarnya.
Sengketa lahan
Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Nomensen Medan itu membeberkan sejumlah persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Subulussalam, seperti sengketa lahan dengan pemilik Hak Guna Usaha (HGU) sejumlah perusahaan perkebunan yang sampai sekarang tak pernah tuntas. “Bahkan yang lebih ironis, di bidang perkebunan ini, masyarakat lokal hanya menjadi penonton. Kalaupun ada yang bekerja, hanya sekadar buruh harian lepas,” katanya. Dia juga menyayangkan banyak program kredit lunak yang digulirkan pemerintah, namun tidak dapat dinikmati masyarakat Subulussalam karena ketidakmengertian dan tak ada sosialisasi dari pihak perbankan. Budaya masyarakat Subulussalam yang tahunya hanya mencari yang instan saja, yang sudah mengakar sejak lama di bumi Sada Kata itu harus dihilangkan. “Jadi, ke depan nanti, masalah ini akan menjadi perhatian pihak legislatif,” ujarnya.
Mengubah pola pikir masyarakat dari pola pikir yang hanya menerima saja, menjadi masyarakat yang punya motivasi dan berinisiatif sendiri, sebut Pianti, memerlukan waktu. Dengan upaya mengubah tingkah laku, sifat, dan pola hidupnya, diharapkan ke depan nanti masyarakat Subulussalam bisa mandiri dan maju. “Sebab, bagaimanapun masyarakat itu tidak akan bisa makmur, kalau dia sendiri tidak berusaha mengubah nasibnya,” kata Pianti. Karena itu, DPRK selain berfungsi sebagai budgeter, legislator, juga mempunyai peranan penting dalam mengontrol pelaksanaan pembangunan. Fungsi kontrol yang dilakukan oleh DPRK juga bertingkat sesuai tahapan proses, mulai dari tahap pembahasan anggaran, pelaksanaan pembangunan hingga pasca pelaksanaan pembangunan. “Input dari masyarakat menjadi salah satu barometer dalam menilai dan mengontrol sejauh mana hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan,” katanya.
Berbicara soal keluarga, ibu satu anak ini mengakui betapa sulitnya dia membagi waktu kerja dengan keluarga. Dia bahkan mengakui akibat pekerjaanya, sangat jarang bertemu dengan Mayomi (3,5) anak semata wayangnya. Ke depan, Pianti berupaya akan membagi waktu sebaik mungkin antara pekerjaan dengan keluarganya. Pianti sendiri mengaku terlibat dalam dunia politik atas dukungan orangtuanya. Padahal, semula dia tidak pernah berpikir untuk masuk dalam kancah politik.SI/int