Headline

Dalam Sidang LKPJ Bupati,PDAM Titra Sejuk Gayo Lues Terima Rp 45,9 Milyar Kinerja Bagaimana ?

Redaksi
Drs.Abdul Karim Kemala Derna 

Blangkejeren(alabaspos.com) Pandangan Umum Anggota DPRK Gayo Lues Drs.H.Abdul Karim Kemala Derna pada sidang LKPJ Bupati lanjutan setelah ditunda beberapa hari pada senin 24/08/2020, membuat rekan rekan wartawan sedikit tersentak,sebab pandangan umum ketua fraksi Gayo peduli itu menyebutkan angka yang besar sebagai investasi permanen di PDAM itu.


"sebelumnya anggaran diberikan sekitar Rp 4,6 Milyar tetapi ditahun anggaran Investasi permanen di PDAM Tirta Sejuk mencapai Rp 45,9 Milyar, mengenai besarnya anggaran yang dikucurkan kepada saudara Bupati kami meminta penjelasan dan informasi sejelas jelasnya,tentang perkembangan investasi permanen tersebut, dan menunjukkan apa kinerja dari PDAM tersebut setelah disuntik dana yang sedemikian besar"'


Mendengar apa yang disampaikan oleh Anggota DPRK dari PKPI itu, berbagai argumen pun berkembang dikalangan pengunjung yang ada di ruangan tersebut, sebab selama ini publik tidak mengetahui besarnya investasi yang diberikan oleh Pemkab Gayo Lues kepada PDAM milik daerah itu.


Apalagi para konsumen PDAM selama ini tidak sedikit yang mengeluh, air PDAM Tirta Sejuk sering macet alias tak mengalir, kemudian, berbagai komentar pun sempat terdengar dari pengunjung digedung DPRK.


"kita tunggu aja apa yang akan dijelaskan oleh Bupati dengan Investasi sebesar itu, apakah fakta dan nyata tentunya akan dibuktikan dilapangan ujar rekan rekan pers dan LSM"


Selanjutnya Abdul Karim Kemala Derna menyampaikan, ada asset rusak berat senilai Rp 7,6 Milyar pada 25 SKPK 2 SKPK yaitu Dinas PUPR dan Dinas Pertanian merupakan pemilik terbesar, PUPR senilai Rp 1,7 Milyar, Dinas pertanian sebesar Rp 4 Milyar lebih,mohon Bupati dapat menjelaskan kebijakan yang akan ditempuh berkaitan dengan asset rusak tersebut, bagaimana kondisi dan bentuk asset yang rusak ini, dan mau diapakan nanti kedepannya, sebab ini akan menjadi beban daerah jika tidak diselesaikan.


Terdapat hutang beban sebesar Rp 18 Milyar lebih, pada 31 SKPK mohon dibuat rincian beban hutang tersebut, per SKPK jenisnya, jumlahnya,dan besarannya hutang kepada siapa apa sudah dibayar atau belum ? nanti jelaskan secara rinci


Hutang Jangka Pendek sebesar Rp 20,8 Milyar tersebar di 21 SKPK dimana terdapat 6 SKPK yang mendominasi hutang itu, yakni Dinas Pendidikan Rp 6 Milyar lebih , Dinas PUPR sebesar Rp 6,4 Milyar lebih, Sekretariat DPRK sebesar Rp 3,6 Milyar lebih,Sekdakab sebesar Rp 1,35 Milyar lebih,Dinas Kepemudaan dan olah raga sebesar Rp 900 juta lebih, Dinas pariwisata sebesar Rp 838 juta, untuk 15 SKPK lainnya rata rata dibawah Rp 300 juta, kami meminta kepada Bupati agar kepala SKPK yang bersangkutan membuat rincian tentang apa saja hutang jangka pendek itu,dan kepada siapa berhutangnya,apa penyebab terjadinya hutang tersebut, karena apa yang kami kemukakan ini terkait dengan gagal bayar yang terjadi didalam anggaran 2019.


Rekomendasi terhadap LPKJ Bupati pernah kami sampaikan pada pertengahan juni 2020 namun sampai saat ini,belum ada tindak lanjutnya, kami anggota dewan terkesan merasa diabaikan atau disepelekan, padahal apa yang kami sampaikan dalam rangka memenuhi amanat undang undang,kami minta saudara Bupati segera menaggapi rekomendasi kami tersebut, dan apa yang akan dilakukan saudara Bupati setelah rekomendasi anggota dewan itu ditanggapi.


Terdapat 8 SP2D pada akhir tahun 2019 sebesar Rp 4.9 Milyar lebih yang melewati batas waktu, dan masuk kedalam anggaran 2020 termasuk dalam kelompok hutang jangka pendek dan neraca 2019, apabila termasuk hutang jangka pendek apakah dapat dibenarkan hutang tahun sebelumnya dibayrakan pada tahun selanjutnya, padahal hal tersebut tidak termasuk dalam qanun APBK tahun 2020 yang telah disahkan oleh DPRK, ini juga mohon dijelaskan, sebab ini terkait dengan sistem akutansi.


Terkait poin sebelumnya masalah SKPK yang memiliki jumlah ketersediaan di akhir tahun cukup material agar memberi penjelasan hal tersebut karena,sangat rawan untuk disalah gunakan untuk itu inspektur dapat memberi penjelasan apakah hal inia da dalam laporan pemeriksaan saudara.

äpakah saudara inspektur hadir dalam rapat kita ini ? ooo tidak ada"ujar Abdul Karim Kemala Derna sambil melihat poisis duduk para kepala SKPK.


menurut catatan dan konfirmasi yang kami dapatkan banyak asset yang tidak bertuan yang dikelola oleh pemkab Gayo Lues,asset tersebut nilainya sangat material,tetapi tidak tercantum dalam neraca Kabupaten Gayo Lues,hal ini perlu penyelusuran status barang tersebut, yang menajdi barang liar yangb tak jelas siapa pemiliknya, dan dipergunakan oleh siapa saja karena ini adalah barang barang negara tetapi tidak diadministrasikan secara tertulis.


Dalam catatan asset Gayo Lues terdapat 974 kenderaan bermotor yang terdiri dari 722 roda dua, 203 kenderaan roda empat dan 49 kenderaan lainnya, dari jumlah tersebut yang ada hanya 640 yang ada bukti kepemilikannya dan 334 tidak memiliki bukti kepemilikan, kami meminta penjelasan dari petugas yang menangani asset tersebut, kami perlu mengetahui siapa yang bertanggung jawab dimana posisi kenderaan kenderaan itu, apakah pemegang kenderaan itu berhak sesuai untuk keperuntukkannya,petugas asset juga dapat menjelaskan status 128 asset tetap pada 24 SKPK senilai Rp 7,6 Milyar berstatus asset rusak berat,kami minta penjelasan siapa yang berhak mengatakan asset tersebut dalam kondisi rusak berat, ini merupakan pengawasan DPRK agar asset daerah dikelola secara tertib.


Hal lain yang disampaikan oleh anggota dewan ini masalah rumah potong yangb tidak terkelola dengan baik, begitu juga dengan Dinas Prindagkop yang belum mampu menagwasi distribusi BBM, sering terjadi di SPBU Blangkejeren kenderaan harus mengantri karena petugas SPBU mengisi Drum drum BBM untuk pengecer, belum sampai beberapa jam BBM habis SPBU tutup ini sudah berlangsung lama,kepada dinas Terkait agar melakukan penagwasan dan bila perlu SPBU tersebut di segel adukan ke Pertamina dan keluarkan izin SPBU baru agar masyarakat tidak keteter untuk kebutuhan BBM nya.


Penulis: Azhari Lubis

Situs ini menggunakan cookies.