Blangkejeren(alabaspos.com), Tugas Pokok DPRK ada tiga seperti Budgeting penyusunan anggaran seperti yang sedang dilakukan saat ini, kemudian legislasi yaitu pembuatan qanun dan peraturan-peraturan lainnya dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan qanun dan undang-undang yang terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh eksekutif di dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Gayo Lues pada saat ini kita sekaligus melaksanakan ketiga tugas tersebut, budgeting kemudian juga pengawasan sekaligus karena kita membuat qanun untuk menetapkan anggaran perubahan untuk tahun 2023.ujar Abdul Karim Kemala Derna Anggota DPRK dalam Pandangan Umumnya Rabu malam 27/9/2023.
Selanjutnya Abdul Karim meneruskan ,apa yang kami sampaikan dan apa yang kami kerjakan harus berbandingan lurus dengan kinerja Pemerintah,tugas kami hanya berbicara menyampaikan tetapi ekspresinya ada di Pemerintah dan untuk itu apa yang kami amanatkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Eksekutif harus melaksanakannya dan Kami juga akan mengawasinya sambil berjalan. sebentar lagi sudah masuk tahun 2024.
tahun 2023 kasih kita masih melaksanakan perubahan-perubahan yang sudah tentu harus dengan sangat-sangat terperinci dan tepat hingga pelaksanaannya tidak melanggar peraturan dan ketentuan sebagaimana kita ketahui.
Kita mendapat Apa yang disebut dengan anggaran sebesar Rp 9,5 miliar penggunaan anggaran tersebut sudah ada aturan Mainnya tidak boleh sembarangan penggunaannya,harus dialokasikan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh pusat,ke mana anggaran tersebut harus didistribusikan dan dialokasikan di mana itu jelas hanya tiga dinas sebagaimana Disampaikan oleh Pj Bupati kepada kami tadi tiga dinas yang mempunyai kewenangan yang boleh mengalokasikan anggaran tersebut yaitu Dinas Pertanian kemudian ketahanan pangan dan Dinas Perdagangan dan koperasi tujuannya, adalah agar supaya perekonomian dan masyarakat bisa menikmati penggunaan anggaran seperti stunting dan lain sebagainya bisa kita perkecil, karena seperti yang disampaikan oleh Pj Bupati berdasarkan penjelasan dari rekan-rekan apakah itu dari dinas sosial soal kemiskinan setelah disaring di filter ternyata hanya sebanyak 1077 orang miskin dan itu harus ditangani secara baik Bagaimana cara kita menyampaikan bantuan-bantuan yang terkait dengan masalah tersebut.
oleh sebab itu kami harapkan Pj Bupati betul-betul mengalokasikan dengan baik sehingga tidak ada lagi atau kita dapat mengurangi kemiskinan karena kalau tidak salah kabupaten Gayo Lues ini nomor 2 dari bawah, kita termiskin setelah Aceh singki.
Jadi sebenarnya sebut Abdul Karim Kemala Derna, betapa malunya kita atas hal tersebut akan tetapi malu itu dapat menjadi pendorong bagi kita untuk bagaimana agar ini bisa kita selesaikan dengan baik.
untuk itu dituntut kinerja kita semua kami di DPRK juga harus melaksanakan fungsi kami.
semuanya harus melaksanakan tugas sebagaimana melaksanakan anggaran sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh kebijakan Pj Bupati beserta jajaran ke bawah. sekalian kita telah mendengar ada surat edaran Menpan nomor 19 tahun 2023 artinya bapak-bapak terutama kepala SKPK bisa dievaluasi setiap 3 bulan sekali jadi Pj Bupati mempunyai kewenangan untuk memberikan reward dan punishment kepada pejabatnya Apakah memang berprestasi wajar menduduki jabatan tersebut atau tidak, itu dapat nanti Pj Bupati beserta siapa tim yang ditunjuk melakukan evaluasi sehingga Apakah pejabat itu cocok di situ atau harus dipindahkan di tempat lain ini saya kira satu hal yang baik supaya terangsang kinerjanya, kita tidak hanya menganggap bahwa selama 2 tahun ini tidak terjadi perubahan.
Banyaknya masuk kegiatan-kegiatan tetapi anehnya kita tidak mengetahui banyak kegiatan pusat yang masuk ke sini tapi informasinya setelah kegiatan tersebut maka baru kita ketahui. sebagai contoh kemarin itu waktu Pj Bupati dan kebetulan bersama ketua DPRK dan kami ikut di dalam menyampaikan bantuan dari Baitul Mal di desa pangkala yang korban kebakaran. Kepala desanya Penghulunya tidak mengetahui pernah didistribusikan beras dan bantuan bantuan lainnya tidak diketahui,artinya apa kita ini lemah dalam koordinasi,kita punya daerah kita tidak tahu ada barang masuk ke daerah kita ini,tentu sangat ironis sekali,
rambu-rambu lalu lintas di sekitar Gayo Lues ini harus di atur sedemikian baik, kita mengetahui ada lampu merah di depan Bank Aceh setiap lewat di situ lampu merah pasti berhenti akan tetapi banyak saudara-saudara kita langsung menerobos lampu merah dan anehnya lagi dari lampu merah itu tidak boleh ke arah durin namun ini juga diterobos.
Selian itu sebutnya Disimpang pengkala selalu parkir kenderaan hingga memakan badan jalan separuhnya,kondisi ini membuat kemacetan bagi pengendera hal ini mohon ditertibkan oleh dinas terkait.pungkas Abdul Karim Kemala Derna.
Sedangkan Yusuf Hasoead dalam pandangan umumnya lebih menyoroti masalah perampingan OPD dilakukan secepatnya karena gemuknya OPD sangat membebani anggaran.Truk besar yang melintasi jalan desa sebaiknya dilarang karena akan merusak jalan desa,asset daerah yang tidak berfungsi dan hanya menjadi beban anggaran sebaiknya dilepas atau dijual saja