Gayo Lues

Soal Gaji Kades Empat Bulan Belum diBayar, Anggota DPRK "Kita Tanyakan Disidang LKPJ Bupati"

Redaksi
Dok Azhari Lubis
Abdul Karim Kemala Derna



Blangkejeren(alabaspos.com) Anggota DPRK Gayo Lues Abdul Karim Kemala Derna saat diminta tanggapannya tentang gaji Pengulu (Kades) sejak Januari lalu hingga April 2021 belum dibayarkan.

"Belum dibayarnya gaji Kades,honorer dan beberapa pengeluaran lainnya disebabkan adanya Surat Edaran dan PMK Menteri tentang pengalokasian dana DAU sebesar 8 persen utk pelaksanaan vaksinasi covid 19.


Berkaitan dengan hal tersebut,TAPK Gayo Lues melakukan kebijakan, menata kembali dari kegiatan mana pemotongan tersebut harus diambil.


Sehubungan dengan hal itu SKPK belum berani melakukan pengeluaran karena belum adanya kejelasan mengenai pemotongan dana.


Dalam rapat dengan Banggar DPRK Gayo Lues beberapa waktu yg lalu disarankan agar ditentukan terlebih dahulu berapa besarnya anggaran vaksinasi.

Agar realisasi anggaran tidak stagnan,DPRK menyarankan supaya kegiatan yg akan dipotong dibintangi terlebih dahulu. Dengan demikian kegiatan yg tidak dibintangi bisa dilaksanakan dan tdk mengganggu realisasi anggaran" ujarnya.


Saat ditanyakan apakah hal ini karena masalah SDM atau ada masalah lain,sebab untuk Kabupaten tetangga Gayo Lues Gaji dan pembayaran lainnya lancar lancar saja,


"Kabupaten tetangga kita tidak ada hambatan karena DAU mereka ditransfer secara lancar.

DAU Gayo Lues untuk bulan April belum ditransfer oleh pusat karena ada kekeliruan dalam penyampaian laporan mengenai hal tersebut ke pusat" jelas Abdul Karim Kemala Derna.sembari mengatakan dibulan Mei akan ditranfer double.


Ketika disinggung manusiawi tidak sudah empat bulan Kades tidak menerima haknya yakni gajinya sebagai Kades.


"Tentunya masalah ini akan kita pertanyakan kepada Bupati atau pihak Eksekutif,dalam waktu dekat akan ada Sidang DPRK mengenai LKPJ Bupati.disidang nanti akan kita tanyakan langsung kenapa masalah ini bisa terjadi hingga empat bulan gaji pengulu belum dibayarkan" papar Abdul Karim Kemala Derna yang juga ketua fraksi Gabungan Gayo Peduli di DPRK Gayo Lues.


Sebelumnya Kadis PMK Sartika Mayasari saat dikonfirmasi menjelaskan Dinasnya sudah mengusulkan ke Dinas terkait jika skema itu di ikuti Dinas terkait yakni Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten,tidak ada yang terlambat sebab kami sampaikan pada bulan Desember 2020 lalu,kami juga sudah konfirmasi masalah gaji kepala desa itu tapi belum ada jawaban.jelasnya.


Sedangkan Kepala BPKK Mukhtaruddin saat dikonfirmasi media ini mengatakan Perbubnya belum selesai.

Penulis: Azhari Lubis

Situs ini menggunakan cookies.