Gayo Lues

Rp 5.2 M Insentif Nakes Covid RSUD MAK 2021 Belum di Bayar.Total Hutang 2021 Pemkab Gayo Lues Rp 20 M

Redaksi
Alabaspos.com
RSUD MAK Gayo Lues 



Blangkejeren(alabaspos.com), Soal insentif Nakes Covid 19 di RSUD Muhammad Ali Kasim (MAK) anggaran tahun 2021 yang belum dibayarkan hingga hari ini 9/3/2022 menjadi pertanyaan besar ditengah masyarkat khususnya bagi nakes di RSUD MAK Kabupaten Gayo Lues.


Kemana raibnya uang insentif senilai Rp 5.2 Milyar lebih itu? Sehingga hak para Nakes yang telah bekerja dengan penuh resiko tertular Covid 19 belum juga dibayarkan?


Awak media ini mencoba menyelusuri secara mendalam.seperti disampaikan Kepala BPKK Gayo Lues Mukhtaruddin SE, bahwa Insentif Nakes RSUD MAK tahun anggaran 2021 dimasukkan pembayaran pada perubahan anggaran tahun 2022, Hal senada juga dikatakan Direktur RSUD MAK dr.Muthia Fitri,sebab dirinya selaku Direktur sudah pertanyakan soal itu ke Kadis BPKK,jawabannya dibayar setelah perubahan anggaran,Sedangkan anggota DPRK Gayo Lues El Amin yang juga ketua Komisi Mengurus Kesehatan menyebutkan dirinya merasa sangat janggal dan aneh,jika insentif Nakes Covid 19 di RSUD MAK,dibayarkan pada perubahan anggaran, sebab kata El Amin Kader Partai Nasdem ini, Insentif Nakes tersebut sudah dianggarkan pada APBK ditahun 2021, kenapa belum dibayarkan dari Januari -Oktober 2021? Harusnya kalau mau masuk diperubahan kan bisa ditahun 2021 lalu, kenapa harus di tahun 2022 ?.dan mekanisme masuknya anggaran insentif Nakes itu ke perubahan 2022 ini bagaimana cara dan mekanismenya,? Sebab mekanisme perubahan anggaran dilakukan jika ada anggaran masuk ada anggaran SKPK yang tidak digunakan karena sesuatu hal, maka harus dilaksanakan perubahan anggaran untuk menggunakan anggaran itu pada kegiatan lain, lalu bagaimana celahnya Insentif Nakes Covid 19 dapat masuk ke perubahan? Inikan hal yang aneh ujar El Amin.


inspektur pada Inspektorat Gayo Lues Muhammad Nuh.saat dikonfirmasi dirinya belum mengetahui jika Insentif Nakes Covid 19 di RSUD MAK tahun 2021, coba nanti kami telusuri apakah itu DPA nya di RSUD MAK atau di Dinkes dari dana refocusing.kalau bisa anda juga telusuri juga dimana DPA nya.pinta Muhammad Nuh.


Dari penyelusuran media ini.insentif Nakes Covid 19 DPA nya ada di RSUD MAK dengan Nilai Rp.5.275.714.650 dengan uraian pembayaran insentif tenaga kesehatan penanganan pandemi Covid 19 bulan Januari 2021 hingga bulan Oktober 2021,pada RSUD Muhammad Ali Kasim Kabupaten Gayo Lues. TA 2021 sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum Kantor bersumber dari dana DAU.

Bukan itu saja yang belum dibayarkan oleh Dinas BPKK untuk anggaran tahun 2021 di RSUD MAK, seperti yang tertera pada daftar SPM Dinas yang tidak terbit SP2D TA 2021, yakni pembayaran jasa tenaga kesehatan lainnya bulan Nopember/Desember 2021.senilai Rp 422.360.000.Sumber dana DAU.dan ada dua kegiatan lainnya yang bersumber dari dana DOKA dengan nilai Rp 189.000.000.untuk pelunasan 100% dari pekerjaan pengadaan alat kesehatan.Radiologi.kemudian pelunasan 100% pekerjaan pengadaan alkes Radiologi ruang operasi dan CSSD dengan Nilai Rp 134.000.000 sumber dana DOKA TA 2021.


Jadi total yang belum dibayarkan Dinas BPKK Gayo Lues ke RSUD MAK Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 6.021.064.680 lebih dari Rp 6 Milyar.


Informasi diterima media ini pihak RSUD MAK pada tahun 2021 lalu pernah menyetujui insentif Nakes Covid 19 dimasukkan dalam perubahan ditahun 2021,namun tidak juga dibayarkan sampai akhir tahun 2021.

Lalu tahun 2022 ini kembali dimasukkan dalam luncuran artinya insentif Nakes Covid 19 dengan nilai Rp 5.2 Milyar gagal bayar di Tahun 2021.


Kadis BPKK Gayo Lues Mukhtaruddin saat dikonfirmasi media ini jumat 10/3/2022 membenarkan bahwa tahun 2021 Insentif Nakes Covid 19 RSUD MAK tidak dapat dibayarkan,sehingga diluncurkan pada tahun Anggaran 2022 ditanyakan kenapa DPA Murni RSUD MAK tidak dinput dalam SIPD 2022,Mukhtaruddin menyebutkan bahwa DPA Murni RSUD MAK sebesar Rp 6.02 Milyar itu,memang belum dinput kedalam SIPD tahun 2022 pasalnya harus di audit oleh BPK perwakilan Aceh.


"BPK sudah lakukan audit saat ini BPK lakukan opini, setelah itu kita menunggu penyampaian dari BPK hasil opininya.apakah nantinya diinput ke SIPD dan dibayarkan seluruhnya.ujar Muhktaruddin.


Ketika ditanyakan berapa total anggaran tahun 2021 yang belum dibayarkan Mukhtaruddin menyebut angka Rp 20 Milyar.



Penulis: Azhari Lubis

Situs ini menggunakan cookies.