Gayo Lues

Rapat Lintas Komisi DPRK Gayo Lues Dengan Bupati Berlangsung Alot

Redaksi
Azhari Lubis
Abdul Salam anggota DPRK Gayo Lues  Politisi PDI P 



Blangkejeren(alabaspos.com) Usai Bupati Gayo Lues Muhammad Amru menyampaikan jawaban atas pandangan umum anggota fraksi DPRK dalam rapat paripurna RAPBK 2022 di gedung dewan Senin 29/11/2021, Ketua DPRK Ali Husin mengetok palu dan menskore sidang untuk memasuki rapat komisi dengan Bupati dan wakil Bupati maupun Sekda serta beberapa SKPK, namun disisi lain beberapa anggota dewan yang memberikan pandangan umumnya,merasa belum merasa puas apa yang disampaikan oleh Bupati Gayo Lues,


"Tentunya jawaban Bupati belum kita rasakan sebagai jawaban yang menyentuh keseluruhan dari pandangan kami sebagai anggota dewan atau wakil rakyat,namun pada rapat lintas komisi nanti akan kita tanyakan kembali secara detail" ujar beberapa anggota dewan dengan nada yang sama.saat ditanyakan media ini secara terpisah.


Rapat tertutup lintas komisi dengan kepala daerah dilaksanakan sekitar pukul 15 hingga pukul 18 lewat baru selesai.itupun sudah menjelang sholat magrib,lamanya rapat tertutup lintas komisi dengan kepala daerah ini,selain membuat yang hadir menunggu cukup lama termasuk para kepala Dinas maupun awak media dan LSM,berbagai dugaan bermunculan,sebab terkesan rapat tersebut cukup ketat dan belum mendapat kesimpulan tentang apa saja yang disampaikan oleh anggota dewan sebelumnya,bahkan ada beberapa anggota dewan yang sempat keluar dari rapat tertutup itu,memberi bocoran bahwa masih terjadi perdebatan dalam rapat itu.


Usai Rapat awak media ini mencoba mencari tahu kebeberapa anggota dewan saat rapat tertutup itu selesai.


" Benar memang ada sedikit yang harus dijelaskan oleh Pimpinan daerah tetapi tidak terlalu krusial.kami meminta adanya klarifikasi dan ketua DPRK meminta pembahasan dilaksanakan lagi besok hari,dan tadi kami minta masalah dana hibah yang akan dikontribusikan ke beberapa Pengcab olah raga,untuk menghadapi PORA Aceh,kemudian ada regulasi Permendagri nomor 77 ,namun rujukannya dibawah belum diselesaikan ,makanya tadi agak berbelit belit seperti apa penyelesaiannya.semua masalah anggaran sudah dibahas,kita minta anggaran itu transparan akuntabel dan proposional,sesuai kemampuan anggaran daerah. Dan selama ini soal distribusi anggaran yang masih agak lemah kedepannya kita minta itu tidak terjadi lagi" Ujar Abdul Salam dari Fraksi Gabungan Gayo Peduli yang merupakan politisi PDI P.


Sedangkan Abdul Karim Kemala Derna yang pada pandangan umumnya terkesan mengupas tuntas kinerja Kepala Daerah dan jajarannya,mengungkapkan pada rapat tertutup lintas komisi dengan TAPK dan jajaran terkait,


"Tidak ada yang krusial yang ada hanya klarifikasi,berapa sebenarnya penerimaan,berapa biaya yang harus dikeluarkan,ini harus jelas seluruhnya kalau tidak tentunya kami tidak mau tanda tangan dalam pengesahan RAPBK,semua harus terperinci semua penerimaan daerah baik DAU maupun DAK serta penerimaan lainnya.misalnya DAU berapa lagi diterima begitu juga dengan penerimaan lainnya,semua harus terperinci" ulang Abdul Karim Kemala Derna.


Lalu Ketua Fraksi Gabungan Gayo Peduli ini membeberkan kenapa rapat tertutup begitu lama bahkan belum selesai dan besok dilanjutkan, ini disebabkan adanya keinginan anggota dewan tidak ada lagi yang harus ditutup tutupi.


"Jangan ada dusta diantara kita semua teman teman dan publik dapat membacanya dan kami kan wakil rakyat sudah seharusnya kami tahu semua masalah yang terjadi selama ini,pemerintah telah menjawab secara detail,semua terbuka dan akan terbuka dalam Qanun APBK 2022.kita ingin anggaran yang sehat, hingga tahun tahun berikutnya,dan harus kita mulai dari sekarang" papar Abdul Karim Kemala Derna sembari menaiki mobilnya.


Namun diluar ruangan rapat tertutup,berbagai persepsi dari awak media maupun LSM,mengindikasikan lamanya rapat tertutup itu disebabkan berbagai masalah yang disampaikan anggota dewan pada saat pandangan umumnya.apa yang disampaikan oleh beberapa anggota dewan terkesan merupakan hasil pansus. Karena membuka semua permasalahan dengan data yang valid.khususnya masaalah penggunaan anggaran yang tidak transparan sehingga menimbulkan berbagai masalah termasuk masalah rekanan yang belum merima haknya,walaupun pekerjaan telah selesai.

Penulis: Azhari Lubis

Situs ini menggunakan cookies.