Headline

Wow..Hutang Pemkab Gayo Lues Rp 31 Milyar, Rp 17 M Hutang Pada Rekanan

Redaksi
Alabaspos.com
Ibnu Hasim (baju biru) saat menerima mahasiswa Gayo Lues yang menolak naiknya harga BBM 



Blangkejeren(alabaspos.com) Sidang paripurna DPRK Gayo Lues tentang LPJK tahun anggaran 2021 telah selesai pada Selasa 6/9/2022 dan DPRK menerima dan mensahkan Raqan menjadi qanun Laporan pertanggung jawaban keuangan tahun anggaran 2021 itu.namun ada yang tersisa dan meninggalkan masalah dari LPJK APBK tahun lalu,yakni masalah hutang pemerintah yang belum terbayarkan hingga tahun 2022 ini. Adapun hutang atau kegiatan yang belum dibayarkan dan publik menganggap sebagai gagal bayar.berupa insentif serta proyek infrastruktur.

Informasi yang diterima media ini di kalangan anggota dewan total hutang pemerintah yang disampaikan ke DPRK sekitar Rp 41 Milyar namun dari hasil audit BPK perwakilan Aceh yang wajib dibayarkan sekitar Rp 31 Milyar.

Salah satu yang belum dibayarkan adalah insentif nakes covid 19 di RSUD Ir Muhammad Ali Kasim tahun 2020 dan diluncurkan ke tahun anggaran 2021 dengan nilai sekitar Rp 4.6 Milyar.

Berapa sebenarnya hutang pemerintah Kabupaten Gayo Lues menjelang berakhirnya masa tugas Muhammad Amru sebagai Bupati pada 3 Oktober 2022 ?

Kadis DPKK Muhktarudin saat dikonfirmasi media ini mengakui tidak hafal berapa total hutang pemerintah sebab dirinya mengaku masih di Banda Aceh,

"Saya lagi di Banda Aceh nanti saya coba hubungi staf saya berapa total hutang pemerintah seluruhnya,kalau perkiraan saya tidak terlalu besar," balas Muhktaruddin via WA nya.namun hingga berita ini di realis jawaban Kadis DPKK Gayo Lues itu belum juga diterima.

Media ini terus mencari tahu berapa sebenarnya hutang Pemkab tersebut.

Inilah yang dikatakan oleh Wakil Ketua DPRK H.Ibnu Hasim

"Hutang pemerintah totalnya sejumlah Rp 31 Milyar dengan rincian hutang kegiatan sebesar Rp 17 Milyar sedangkan kegiatan tersebut seluruhnya telah selesai dikerjakan namun belum dibayarkan.sementara hutang sebesar Rp 14 Milyar adalah hutang dari Kas daerah,artinya uang Kas yang telah jelas peruntukannya serta kegiatannya tidak terlaksana.dan uang Kas itu digunakan untuk kegiatan lain." Ujar Ibnu Hasim mantan Bupati Gayo Lues dua priode ini.


Gagal bayar atau hutang Pemkab itu selama ini memang telah menjadi buah bibir dikalangan masyarakat, dan tidak sedikit warga mempertanyakan apa alasan pemerintah khususnya Pengambil kebijakan tidak membayarkan hak hak para rekanan yang telah menyelesaikan pekerjaannya maupun hak penerima insentif lainnya.

Penulis: Azhari Lubis

Situs ini menggunakan cookies.