Headline

Tipikor Polres Gayo Lues Terus Lakukan Pendalaman Kasus Dugaan Korupsi Dinas SI

Redaksi
istimewa
Norman Sembiring 

Banda Aceh(alabaspos.com)-Dugaan Korupsi Makan Minum Karantina Hafizh Dinas Syariat Islam tahun Anggaran 2019 berdasarkan pengamatan Koordinator BarajP Norman Sembiring, mengatakan bahwa hasil pengamatan nya bahwa pihak penyidik unit Tipikor Polres Gayo Lues hingga saat ini masih Terus mendalami dugaan Korupsi makan minum karantina Hafizh tersebut dan berdasarkan informasi yang kita terima juga bahwa penyidik juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap pembuat kontrak dan LKPP.


Seperti diberitakan sebelumnya bahwa kasus dugaan Korupsi makan minum karantina Hafizh tersebut sudah pernah dilakukan Ekspos awal di BPKP Aceh,paparnya.(Selasa,18/08/2020).


Berdasarkan informasi yang dirangkum dari sumber-sumber terpercaya bahwa saat ini pihak penyidik unit Tipikor masih memeriksa Sejumlah saksi dan pihak terkait masih tahap Pulbaket (pengumpulan bahan keterangan) untuk melengkapi dokumen yang diminta oleh Pihak Polda Aceh agar kasus ini segera digelar dan apabila sudah digelar nantinya maka sudah bisa dimintakan untuk penghitungan Kerugian Negara serta menurunkan tim Auditor BPKP Aceh turun ke Gayo Lues,sebutnya kembali.


Secara terpisah Koordinator BaraJP Aceh Norman Sembiring kepada media ini menambahkan bahwa sebelumnya ada 3 Kasus yang dilidik oleh unit Tipikor Satreskrim Polres Gayo Lues,namun hingga kini belum ada yang naik ke tahap penyidikan,namun besar harapan kita bahwa unit Tipikor Satreskrim Polres Gayo Lues pasti mampu untuk menuntaskan kasus-kasus dugaan Korupsi tersebut.Tegasnya


Selain itu Praktisi Hukum M Purba,SH,kepada Media ini mengatakan bahwa dugaan Kasus seperti disebutkan diatas berdasarkan pengamatan nya bahwa statusnya hingga kini belum naik dari penyelidikan menjadi penyidikan.


“Pasalnya, bila kasus dugaan Korupsi tersebut segera dituntaskan maka kepercayaan publik kepada aparat penegak hukum akan kembali percaya bahwa penegakan hukum itu sama terhadap siapapun yang melanggarnya,dan tidak pandang bulu.

“sebab penegak hukum wajib membantu pemerintah terhadap pemberantasan korupsi dan menyelamatkan keuangan negara.Tandas Advokat ini,” (Red).

Penulis: Realis

Situs ini menggunakan cookies.