Headline

Ketua Fraksi Gayo Peduli Kupas Habis Kinerja SKPK di Sidang LPKJ Bupati

Redaksi
istimewa
Drs.H.Abdul Karim Kemala Derna ketua Fraksi Gayo Peduli

Blangkejeren(alabaspos.com), Sidang lanjutan LKPJ Bupati Gayo Lues Tahun 2019 menjadi perhatian publik, termasuk awak media yang hadir di pada sesi pandangan umum anggota dewan senin 24/08/2020,pasalnya anggota DPRK asap Partai PKPI yang juga ketua fraksi Gayo Peduli Abdul Karim Kemala Derna pada pandangan umumnya dihadapan Bupati Muhammad Amru,wakil ketua DPRK Ibnu Hasim dan Muhammad Rauh,serta pejabat daerah ini mengupas habis kinerja para SKPK di jajaran Pemkab Gayo Lues.


Adik Almarhum Pj Bupati Pertama Gayo Lues ini dengan catatan dan data yang ada pada dirinya, tidak segan segan mengkritik apa yang terjadi selama ini di jajaran SKPK Gayo Lues.


Adapun jajaran SKPK yang mendapat sorotan dan mengupas kinerja SKPK tersebut diawali dari PAD tahun 2019 yang dikelola oleh beberapa Dinas, seperti Dinas Perindustrian energi dan sumber daya mineral, target PAD Rp 2,46 M realisasi cuma Rp 360 juta lebih (16.4 %), Dinas pertanian Target PAD Rp 10 Milyar lebih, realisasi hanya Rp 2,7 M ( 27,3 %), Dinas Prindagkop Target PAD Rp 516 juta,realisasinya cuma 21,4 persen Dinas PUPR dari Target PAD sebesar Rp 426 juta, realisasi Rp 129 juta lebih (30.3 %) Dinas Kepemudaan dan olah raga target PAD cuma Rp 50 juta, realisasinya cuma Rp 14 juta, demikian juga dengan SKPK lainnya, sebut Abdul Karim Kemala Derna.sembari meminta agar penjelasan nantinya langsung disampaikan oleh kepala Dinas yang bersangkutan,kami tidak ingin diwakilkan agar jelas dimana letak persoalannya,apakah perencanaannya yang tidak benar,atau targetnya yang terlalu tinggi.


Rencana PAD 2019 lanjut Abdul Karim Kemala Derna, sebesar Rp 69 lebih kami melihat tidak mempedomani realisasi PAD tahun 2018 dimana tahun 2018 tercapai Rp 48 Milyar lebih,sehingga disini ada kesan over estimate yaitu rasa percaya diri yang tinggi sehingga perencanaan PAD Tahun 2019 menurut hemat kami tidak realistis,atau hanya sekedar angka angka untuk menyeimbangkan neraca dari APBK kita, tegas Abdul Karim Kemala Derna dari Podiumnya.


Rendahnya realisasi PAD menunjukkan sinyal tidak sehat terhadap APBK untu tahun tahun berikutnya,ini perlu meintensifkan menyisir kembali sumber sumber pendapatan daerah lainnya, agar ketergantungan pendapatan dari transfer dapat dikurangi.


Belanja pegawai pada APBK tahun 2019 sebesar Rp 210 Milyar lebih, dalam APBK Perubahan 2019 mengalami penurunan menjadi Rp 189 Milyar lebih, hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa anggaran tersebut diturunkan alokasinya, dan lebih aneh lagi Rp 12 Milyar diantaranya malah di distribusikan untuk menambah belanja tidak terduga,seharusnya belanja pegawai selalu mengalami peningkatan dari tahun tahun sebelumnya dimana didalam tahun anggaran 2018 belanja pegawai ada sebesar Rp 219 Milyar tetapi pada anggaran berikutnya malah diturunkan.untuk kami meminta kepada DAPK untuk menjelaskan hal ini,belanja pegawai APBK perubahan dialokasikan sebesar Rp 189 Milyar lebih, namun dalam rancangan qanun tentang pertanggung jawaban pelaksanaan dicatat sebesar Rp 233 Milyar lebih,katanya ini sudah dirubah tetapi akan kita lihat nanti, perubahan tersebut didalam rancangan qanun yang tadi disempurnakan,


Lazimnya dalam pengalokasian anggaran, belanja pegawai dianggarkan untuk 14 bulan kedepan, karena disana, disamping gaji untuk 12 bulan terdapat THR dan gaji ke 13, akan tetapi kebiasaan tersebut ternyata tidak dipatuhi oleh TAPK sehingga hal ini berakibat terjadinya gagal bayar pada tahun 2019, dan menjadi beban hutang pada anggaran tahun berikutnya, sehubungan dengan hal itu, kami kami minta TAPK agar memberi penjelasan kebijakan diluar kelaziman tersebut.


Belanja Hibah pada APBK perubahan tahun 2019 adalah sebesar Rp 26,3 Milyar namun dalam rancangan qanun pertanggung jawaban Bupati menjadi Rp 94 Milyar lebih dan realisasinya sebesar Rp 82 lebih terhadap hal ini dimohon penjelasan mengapa terjadi perbedaan yang sangat mencolok, khusus masalah belanja hibah sebesar Rp 26,3 Milyar mohon dirinci kemana saja dialokasikan secara jelas.


Dalam Perbub Bupati nomor 43 tahun 2019 tentang penjabaran APBK perubahan tahun anggaran 2019 terdapat bantuan sosial sebesar Rp 11,9 Milyar dan hal tersebut telah direalisasikan sebesar Rp Rp 11.6 Milyar, untuk tujuh kelompok penerima,utnuk itu sebut Abdul Karim Kemala Derna, diharapkan saudara Bupati menjelaskan realisasi anggaran tersebut karena bantuan sosial merupakan bagian dari janji kampanye saudara dan tertuang dalam RPJMK.mohon nanti dijelaskan secara terinci.


Dalam belanja hibah tahun anggaran 2019 terdapat bantuan untuk PSDK Unsyiah Gayo Lues sebesar Rp 8 Mliyar, hal ini tertuang didalam MoU Nomor 900/8/2019 dan nomor B 125/11/hk7/2019 tanggal 26 juni 2019, namun sampai berakhirnya tahun anggaran 2019 dana tersebut baru direalisasikan sebesar Rp 4 Milyar, wakil rektor II telah menyurati Bupati Tanggal 5 nopember 2019, untuk mencairkan sisa dana tersebut, untuk itu untuk operasional Unsyiah sebelum sisa dana tersebut itu cair memberi pinjaman kepada PSDK Unsyiah sebesar Rp 4 Milyar, namun hal tersebut hingga samapi saat ini menjadi temuan LHP BPK terhadap pada Unsyiah tahun anggaran 2019,ini dijelaskan kepada kami.


Dalam neraca pemerintahan kabupaten Gayo Lues per 31 Desember 2019 terdapat pos persediaan barang Rp 33 Milyar, yang tersebar pada 48 SKPK,persediaan tersebut sebagian besar mengendap empat SKPK yaitu Badan pengelolaan keuangan,Dinas kesehatan Dinas pertanian,dan RSUD Muhammad Ali Kasim,sebesar Rp 32 Milyar atau sebesar 97 persen,hal ini menunjukkan lemahnya perencanaan pendisbusian dari barang barang tersebut,sehingga menumpuk pada empat SKPK.untuk kami minta kepada saudara Bupati untuk memerintahkan SKPK itu untuk menjelaskan kondisi persediaan tersebut pada saat ini,jelaskan juga mengapa sam[ai terjadi penumpukan barang yang sangat dibutuhkan masyarakat pada akhir tahun.


Selain itu Abdul Karim Kemala Derna juga menyoroti hal lainnya, seperti PDAM dan yang lainnya.

Penulis: Azhari Lubis

Situs ini menggunakan cookies.