Headline

DPRK Gayo Lues Tolak Laporan Pertanggung Jawaban APBK Bupati 2020 Dijadikan Qanun

Redaksi
Azhari Lubis /alabaspos.com
Sidang DPRK Gayo Lues Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBK 2020 Ketua DPRK menyerahkan hasil pandangan DPRK kepada Wabup Said Sani.



Blangkejeren(alabaspos.com) Sidang paripurna DPRK Gayo Lues terhadap Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBK 2020 kembali dilaksanakan Selasa 3/8/2021 setelah diskor beberapa hari karena pihak Eksekutif meminta waktu untuk meminta saran kepada BPK RI dan BPKP, atas adanya pelaksanaan anggaran yang belum dapat diterima oleh DPRK.


Pada sidang hari ini setelah Wakil Bupati Said Sani menggantikan Bupati Muhammad Amru yang tidak hadir pada sidang itu,menyampaikan nota laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBK 2020,biasanya dilanjutkan dengan pandangan umum anggota atau fraksi atas apa yang telah disampaikan oleh Bupati selaku Pimpinan Daerah maupun sebagai pejabat yang bertanggung jawab penuh pada pelaksanaan anggaran yang telah disahkan sebagai APBK tahun 2020 lalu.


Namun kali ini ada yang sangat berbeda Usai Wabup menyampaikan laporannya,langsung pada sesi pandangan gabungan fraksi yang ada yakni fraksi Golkar dan Fraksi Gabungan Gayo Peduli, Juru bicara kedua fraksi mengatakan bahwa Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBK 2020 menjadi Peraturan Bupati Gayo Lues.hal ini iuga diperkuat dengan penyampaian ketua DPRK Ali Husin.


" Laporan nota pertanggung jawaban pelaksanaan APBK tahun 2020 tidak dapat dijadikan Qanun atau Perda, DPRK meminta dijadikan Perbub karena sudah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku,dimana pelaksanaan Laporan pertanggung jawaban ini paling lambat dilaksanakan pada Juli 2021,sedangkan saat ini sudah masuk pada bulan Agustus 2021, penyusunan RAPBK 2022 sudah sangat mendesak,sehingga DPRK meminta nota Laporan pertanggung jawaban Bupati APBK 2020 dibuat dalam Peraturan Bupati saja, hal itu juga diperbolehkan dalam aturan" ujar Ali Husin.


Tidak jauh berbeda hal yang sama juga dikatakan Ketua fraksi Gabungan Gayo Peduli Abdul Karim Kemala Derna, dia menyebutkan apa yang terjadi dalam sidang DPRK merupakan hal yang pertama sekali terjadi,tentunya hal ini menjadi perhatian bahwa semua pelaksanaan APBK wajib disusun dengan baik dan dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, jadikan ini sebagai pengalaman agar kedepan tidak terjadi lagi.paparnya.



Penulis: Azhari Lubis/Irham Datuk

Editor: Azhari Lubis

Situs ini menggunakan cookies.